Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

• Persyaratan Administratif

a. Pengusulan Penegerian:

1) Surat permohonan penengerian satuan PAUD;

2) Surat kesepakatan bermaterai dari para pihak (masyarakat/penyelenggara/pemerintah desa) untuk penegerian satuan PAUD.

b. Memiliki syarat administrasi:

1) Akta dan/atau surat keputusan pendirian satuan PAUD;

2) Izin opersional satuan PAUD;

3) Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);

4) Surat bukti (akta/sertifikat) kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang;

5) Struktur organisasi dan rincian tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan atau ketua pengurus yayasan/penyelenggara satuan PAUD. Struktur oraganisasi minimal terdiri dari pengelola/penyelenggara, kepala sekolah, dan guru / pendidik;

6) Surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan pemohon untuk menyerahkan penyelenggaraan satuan PAUD kepada Pemerintah Kabupaten;

7) Surat kesepakatan bermaterai dari para pihak (masyarakat penyelenggara/pemerintah desa dan pemerintah daerah) untuk memastikan satuan PAUD tetap berlangsung sampai satuan PAUD tersebut ditetapkan penegeriannya;

8) Surat pernyataan tentang dukungan berbagai pihak terkait penegerian satuan PAUD, misalnya masyarakat setempat, organisasi mitra, dan unsur lainnya.

• Persyaratan Teknis Satuan PAUD harus memiliki:

a. Visi dan misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan PAUD;

b. Sasaran usia peserta didik yang disesuaikan

dengan kebutuhan daerah (2-6 tahun), paling

sedikit 2 (dua) rombongan belajar dengan

jumlah peserta didik keseluruhan minimal

jumlah anak 20. Untuk kasus khusus dapat disesuiakan dengan kondisi daerah masing-

masing; dan

• Lahan yang berpotensi untuk dikembangkan dan mempunyai legalitas yang sah.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

• Maksimal 1 (satu) Bulan

4. Biaya / Tarif 

• Gratis / Tanpa Biaya

5. Produk Pelayanan 

• Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penetapan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

6. Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan